BARRU — Kompak Nusantara.com - Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan keseriusannya menjaga ketahanan pangan daerah dengan memperkuat perlindungan lahan sawah, menyusul arahan tegas pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Lahan Sawah yang digelar secara virtual, Senin (11/2025). Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir bersama unsur Forkopimda, Pj Sekda, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Barru, serta pimpinan OPD terkait dalam rakor yang menjadi momentum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kepala BMKG. Pertemuan nasional tersebut menggugah kembali urgensi perlindungan lahan pertanian produktif yang kian terancam alih fungsi.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah merupakan prioritas nasional yang harus didukung dengan data yang presisi.
“Data harus akurat, terverifikasi, dan terintegrasi. Kita tidak boleh kehilangan sawah produktif hanya karena ketidaksinkronan data,” tegasnya.
Pemerintah daerah diminta mempercepat sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data, termasuk sawah yang secara fisik sudah beralih fungsi namun masih tercatat sebagai lahan pertanian. Ia menegaskan moratorium penerbitan KKPR di atas lahan sawah bagi daerah yang belum menuntaskan validasi data.
Beberapa target penting pun ditetapkan, meliputi verifikasi sawah eksisting, revisi RTRW paling lambat Februari 2026, penetapan KP2B dalam RTRW, penyempurnaan peta perlindungan lahan sawah, hingga percepatan revisi RTRW provinsi.
Pada kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan bahwa lahan dan air merupakan faktor produksi pangan yang tidak dapat digantikan.
“Petani bisa upayakan benih, pupuk, bahkan alat. Tapi kalau lahan hilang, itu tidak bisa diganti,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah terus mengejar target pencetakan 3 juta hektare sawah baru, sekaligus menyiapkan skema insentif bagi daerah yang konsisten menjaga lahan sawahnya.
Dukungan teknis juga datang dari Kepala BIG Muhammad Aris yang menegaskan pentingnya satu standar data geospasial nasional, serta Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani yang mengingatkan potensi curah hujan tinggi hingga awal 2026, terutama di wilayah selatan Indonesia termasuk Sulawesi Selatan.
Usai rakor, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menyampaikan bahwa Pemkab Barru siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat pendataan, mempercepat revisi RTRW, dan mengamankan lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi.
“Kami di Barru berkomitmen menjaga lahan sawah sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi data dan revisi tata ruang akan kami percepat sesuai arahan pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Barru telah berkoordinasi dengan BPN dan OPD terkait untuk memperketat pengawasan alih fungsi lahan serta menyiapkan kebijakan insentif bagi petani agar tetap mempertahankan sawahnya.
Selain itu, Pemkab Barru akan memanfaatkan data geospasial dari BIG serta informasi cuaca dari BMKG untuk mendukung pengelolaan lahan sawah, terutama dalam menghadapi potensi banjir dan curah hujan ekstrem yang berpotensi memengaruhi produksi pangan.(frd)
0 Komentar