Polman, Kompak Nusantara.com --- Wajar jika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertekad melakukan pemberantasan Korupsi di Kalangan para oknum Kepala Desa, maklum sebelumnya telah sekian tahun milyaran rupiah dana desa digulirkan untuk membangun Desa.
Kenyataan di lapangan, terkesan sejumlah oknum Kepala Desa ditengarai ada yang jarang masuk berkantor dikantor desanya bahkan diduga ada yang selama Ini berdomisili diluar wilayah Kecamatan Desa tempat bertugasnya
Demikian juga pembangunan Desa terkesan tidak menggembirakan seperti ditemukan Pembangunan inprastruktur jalan utama di Desa cukup memprihatinkan seperti jalan poros desa Pulliwa - Daala Timur dan Sabura- Tapua serta jalan Desa lainnya termasuk di wilayah Kecamatan Tutar dan Desa lainnya.
Mengingat jalan utama merupakan pendukung aktivitas perekonomian masyarakat di Desa idealnya hal itu yang pertama menjadi prioritas utama ketimbang kegiatan lain yang dianggarkan.
Bagaimanapun meningkatnya hasil perkebunan dan pertanian usaha masyarakat didesa jika tidak didukung infrastruktur jalan Desa yang tidak menggembirakan, maka warga tentu merasa akan kesulitan mengangkut produknya ke kota.
Dukungan inprastruktur jalan sebagai sarana pendukung transportasi untuk mendukung kepentingan tranportasi masyarakat, baik untuk kepentingan transportasi kesehatan, pendidikan, pertanian dan lebih-lebih kepentingan perekonomian atas dukungan perhubungan darat dalam rangka memasarkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat jadi terkendala.
Anehnya sekian tahun lamanya dana desa bergulir dari pusat kedesa miliyaran rupiah setiap tahun di peruntukkan langsung kedesa lalu kemana arahnya, jika sejumlah bangunan jalan di desa terkesan dibuat asal jadi, buktinya sejut Bangunan rabat beton usiau tidak bertahan lama sudah ada yang rusak, termasuk lampu penerangan jalan tenaga Surya banyak yang tidak berfungsi.
Lantas kemana arahnya dana desa diperuntukkan selama ini, mengingat sekian t menerima dana desa mestinya tiap desa harusnya pembangunan nampak menggembirakan, karena tiap tahun telah mendapat suntikan dana desa dari pusat.
Ketua LSM Gerak Indonesia DPC Polman, Drs. Muh Idris D. menanggapi wajar jika sistem penganggaran dana desa selama ini mendapat sorotan jika ada oknum Kepala Desa tidak memprioritaskan kepentingan pembangunan infrastruktur jalan didesa karena sarana jalan sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung segala aktivitas sehari-harinya, ketimbang proyek non fisik lainnya yang terkesan tidak nampak menggembirakan.(MIT).
0 Komentar