Bantaeng, Kompak Nusantara.com -- Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Nusron Wahid, membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 pada Senin, 8 Desember 2025. Di hadapan ratusan peserta dari pusat maupun daerah, ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momen tahunan ini sebaik-baiknya.
“Rakernas ini resmi dibuka. Semoga bisa membawa manfaat nyata dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat serta berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron saat menyampaikan sambutannya di Jakarta.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menekankan tiga agenda utama yang harus diselesaikan tanpa kompromi: penyelesaian berkas layanan pertanahan, menuntaskan sisa PTSL, dan pemutakhiran data pertanahan.
Ia meminta seluruh jajaran untuk menelusuri penyebab tunggakan dengan teliti. “Ini pekerjaan yang harus kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Bisa saja masalahnya ada di dokumen historis, dokumen yuridis, atau Peta Bidang Tanah (PBT) — kita harus cek satu per satu,” tegas Menteri Nusron.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pertanahan. Ia meminta jajarannya memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun 2025 seoptimal mungkin.
“Tahun ini kita sudah berhasil menyelesaikan 2,4 juta data. Saya sudah instruksikan agar saat libur, pelayanan tetap berjalan. Misalnya, kalau saat Natal sebagian pegawai libur, yang muslim tetap masuk untuk melayani masyarakat. Siapa tahu momen keluarga berkumpul bisa dimanfaatkan untuk memperbarui sertifikat tanah, termasuk melakukan pengukuran ulang,” jelasnya.
Selain itu, Rakernas menjadi momentum untuk menekankan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut Menteri Nusron, RDTR merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mempercepat proses perizinan.
Rakernas 2025 yang digelar pada 8–10 Desember ini diikuti 471 peserta, mulai dari pejabat tinggi madya dan pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci saat pembukaan, Akhsanul Khaq, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III.
Sebagai bagian dari pembukaan, Menteri Nusron menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah kabupaten/kota. Penghargaan diserahkan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, dan pejabat Kementerian PANRB, Kamaruddin.
0 Komentar