Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Bantaeng, Kamis (11/9/2025), kembali berakhir tanpa hasil. Tuntutan buruh terkait persoalan upah yang belum dibayarkan oleh PT Huadi hingga kini tak juga menemukan titik terang.
Dari 30 anggota dewan, hanya 14 orang yang hadir dalam rapat tersebut. Bahkan, Ketua DPRD Bantaeng Budi Santoso kembali tidak tampak hadir. Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan tajam dari buruh, yang menilai pimpinan dewan seolah abai terhadap penderitaan rakyat kecil.
Direksi PT Huadi yang dijadwalkan hadir pun mangkir tanpa keterangan jelas. Absennya manajemen perusahaan memicu kekecewaan mendalam di kalangan buruh.
“Kami merasa dipermainkan. Perusahaan tidak datang, dewan pun tidak kompak. Lantas siapa yang peduli dengan nasib kami? Upah kami tidak terbayarkan sampai sekarang, sementara keluarga kami butuh makan setiap hari,” tegas salah satu buruh dalam forum RDP.
Melihat kondisi tersebut, Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) memutuskan langkah tegas. Mereka menyatakan akan menyegel gedung DPRD Bantaeng sebagai bentuk protes. Selain itu, buruh juga mengancam akan mendirikan posko perjuangan tepat di depan kantor DPRD hingga hak mereka benar-benar dipenuhi.
Sebelumnya, dalam rapat sebelumnya, pihak buruh sempat menerima surat resmi dari PT Huadi yang menyebutkan perusahaan mengalami kerugian besar. Namun, alasan tersebut dianggap hanya dalih semata.
“Kerugian perusahaan jangan dijadikan alasan untuk menahan hak buruh. Upah itu kewajiban, bukan belas kasihan,” tambah salah satu orator aksi.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang hadir menyatakan bahwa pihaknya akan kembali mengagendakan pemanggilan direksi PT Huadi. Namun ia juga mengakui bahwa ketidakhadiran pimpinan dewan memberi kesan buruk.
“Kami tetap berupaya mencari solusi, tapi harus diakui, absennya ketua dewan menjadi catatan tersendiri. Kami berharap pimpinan lebih serius menangani masalah ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor DPRD Bantaeng masih dalam pengawalan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, guna mengantisipasi langkah buruh yang sudah menyatakan siap melakukan penyegelan.(Subaedah)
0 Komentar