Dimana Tuntutan kami di terima lansung oleh ketua DPRD Dan Kadis Bapenda, tetapi belum menjelang Beberapa Hari Dprd dan pemerintah daerah kab.Bone Telah menyetujui Kenaikan PBB-P2 Tanpa Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat, sementara Kenaikan signifikan ini dinilai tidak disertai kajian mendalam dan sosialisasi yang memadai, sehingga ini sangat mencederai prinsip keadilan fiskal.
“Kebijakan pajak harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar target pendapatan daerah,” tegas pernyataan resmi (Andi miftahul Amri) Ketua HMI Cabang Bone.
Lanjut, Kami mendesak DPRD dan Pemkab Bone untuk mencabut Keputusan Tersebut Dan membuka data perhitungan secara transparan, dan melibatkan publik dalam proses penentuan tarif.
Pajak semestinya menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru menambah tekanan ekonomi bagi warga, Olehnya Itu Kami Dari HMI Cabang Bone Akan Kembali Menggelar Konsolidasi Besar-Besaran .
Dengan Mengajak Seluruh Elemen masyarakat, Mahasiswa Dan Pemuda, Sebab sekiranya DPRD dan PEMDA Kab.Bone Telah dengan Terang2ngan Berkhianat Kepada Rakyat Dengan Bersepakat Atas kenaikan PBB-P2, Tanpa Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat..pungkas (Aslam) SekumHmi cabang Bone. ( Tubagus )

0 Komentar