Bartu - Kompak Nusantara com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas terus diperkuat. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di lantai V MPP Kantor Bupati Barru, Senin (14/7), yang secara khusus membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Kedua di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dan dihadiri oleh unsur Forkopimda termasuk Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin, Kajari, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Agama, hingga perwakilan dari BPN Barru. Dalam forum tersebut, seluruh elemen menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan sekolah yang digadang-gadang menjadi percontohan nasional ini.
Bupati Barru, Ir. Hj. Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., yang hadir melalui sambungan daring, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan proyek prioritas daerah sekaligus amanah strategis dari pemerintah pusat yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden RI pada Agustus mendatang.
Salah satu syarat mutlak agar pembangunan ini bisa dibiayai oleh APBN adalah legalitas lahan. Pemerintah pusat meminta agar lahan seluas 7 hektare sudah bersertifikat atas nama pemerintah daerah,” tegas Bupati.
Dukungan DPRD dan Forkopimda Kunci Keberhasilan
Kehadiran Ketua DPRD Barru dalam rapat ini menandai dukungan politik yang solid terhadap proyek Sekolah Rakyat. H. Syamsuddin Muhiddin menyatakan bahwa DPRD akan mengawal penuh proses percepatan ini, termasuk memastikan alokasi anggaran dalam perubahan APBD tahun 2025 untuk pembebasan lahan.
Sementara itu, Wakil Bupati Barru, yang memimpin langsung jalannya rakor, menekankan pentingnya gerak cepat dan sinergi antarinstansi.
“Besok harus mulai berjalan. Tidak ada waktu lagi. Ini amanah dari pusat dan tanggung jawab kita sebagai daerah yang dipercaya,” ujar Wabup Abustan dengan nada tegas.
Apresiasi Masyarakat dan Solusi Sementara
Pemkab Barru juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada 11 pemilik lahan yang menunjukkan iktikad baik untuk menyerahkan lahannya demi kemajuan pendidikan generasi Barru. Pemerintah memastikan hak-hak mereka akan dipenuhi secara adil dan transparan.
Menjelang pembangunan fisik, proses belajar-mengajar SMPN 8 Harapan/SMPN 17 Barru kini dialihkan sementara ke Balai Latihan Kerja (BLK), dengan dukungan infrastruktur dari anggaran BPTT dan fasilitas pembelajaran dari Baznas.
> “Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan. Ini adalah investasi sosial jangka panjang. Dari tempat inilah akan lahir tokoh-tokoh bangsa dari pelosok Barru,” ujar Bupati Andi Ina dengan penuh harap.
Tantangan dan Optimisme
Dari total lahan yang dibutuhkan seluas 7,5 hektare, saat ini telah tersedia 4,7 hektare, sementara sisanya masih dalam proses pelepasan hak. Masyarakat Lawallu menunjukkan sikap luar biasa dengan tidak menuntut pembayaran di muka, menunjukkan kepercayaan tinggi kepada pemerintah daerah.
Forum Forkopimda memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi dan appraisal akan dipercepat, dengan target penyelesaian dalam satu minggu sesuai tenggat waktu dari Balai.(AM)
0 Komentar