Enrekang,Kompak Nusantara.Com--
Dalam membuka rapat kordinasi ketua Bawaslu Enrekang Hamdan mengatakan, setiap tahapan pilkada selalu kita perlu diskusikan jika ada yang kurang baik.
Lanjut ketua bawaslu Hamdan mengatakan, dalam perjalan seluruh tahapan pilkada dapat menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keharmonisan, mewujudkan pilkada yang lebih berkualitas.
Sementata itu Dandim 1419 Letkol Inf, Haries Dwyanto mengatakan, stakeholder bertanggung jawab, terlibat aktif berkolaborasi menciptakan sistim pengawasan yang aktif.
Memastikan semua suara dihargai dan ditanggapi, tantangan many politik, hoax, komplik massa, netralitas harus dijaga sesuai UU TNI tidak ikut memili, dan ASN harus netralitas.
Dikatakan, eskalasi Suhu politik di daerah Enrekang mulai tinggi.
Lanjut Dandim mengharapkan, kepada wartawan dalam menyajikan berita sebaiknya berimbang, cek and ricek.
Kita boleh lelah tapi tidak boleh berhenti apalagi menyerah.
Kapolres Enrekang AKBP Dedy Surya dharma mengatakan, perlunya memperkuat sinergitas dalam menghadapi pilkada tahun 2024.
Dikatakan, sesuai evaluasi eskalasi Suhu politik pilkada didaerah ini mulai tinggi mengingat yang akan dipilih warga daerah sendiri.
Dikatakan, sinergitas itu saling kordinasi mengevaluasi setiap ada gejala yang muncul.Kepolisian mengemban 2 tugas, yaitu masalah hukum, menghindari, tidak membuat issu hoax, harus di filter tiap ada info hoax.
Polri dan TNI adakan pantau keliling diwilayah rawan berbagai kondisi termasuk gejala bencana alam atau pelaksanaan pilkada 2024.
Dikatakan, sinergitas itu adalah seluruh masyarakat berbagai komponen dalam masyarakat, saling kordinasi dan bermusyawarah.
Dikatakannya, gakumdu ada 3 instansi yakni Bawaslu, kejaksaan, dan polisi dan TNI, proaktif setiap ada masalah, kordinasi, turun lapangan.
Kejari Enrekang diwakili kasi Pidum Andi Dharman, mengatakan, keberhasilan pilkada keberhasilan demokrasi, untuk kelanjutan pembangunan nasional.
Sentral Gakkumdu adalah Bawaslu perintah harian jaksa agung, jaga netralitas personil kejaksaan dalam pilkada.
Kepala desa harus mematuhi peraturan perundang undangan Pemilukada, tidak boleh mempengaruhi, apalagi intimidasi kepada orang lain.
Pj.Bupati dr.Baba mengatakan, ASN harus netral, apabila ASN yang melanggar laporkan, akan dapat sanksi, termasuk kepala desa dan perangkatnya.
Rapat kordinasi dengan stakeholder yang dilaksanakan Bawaslu diikuti 9 kepala desa mewakili 3 dapil, guru, ormas agama, ormas pemuda dan pers/Hafid
0 Komentar