Badan Pemeriksaan Repoblik Indonesia Perwakilan provinsi Sulawesi Barat " Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SE-Provinsi Sulawesi Barat TA. 2022 (UNAUDITED).

Majene, Kompak Nusantara.Com --Penandatangan yang di lakukan pertama kali bapak bupati kabupaten Majene H. A. Achmad Syukri SE.MM di lanjutkan pewakilan dari instansi BPK Provinsi Sulawesi Barat. Penandatangan ke dua wakil bupati kabupaten Mamuju di lanjutkan perwakilan BPK provinsi Sulawesi Barat. Penandatangan ke tiga sekertariat daerah kabupaten Polewali Mandar di lanjutkan perwakilan BPK provinsi Sulawesi Barat dan penandatangan terakhir di lakukan  sekertariat kabupaten Mamasa di lanjutkan  kepada perwakilan BPK provinsi Sulawesi Barat.

Sekertariat daerah kabupaten Mamasa- kita dapat ketemu antara satu dengan yang lain dalam satu acara penyerahan laporan keungan pemerintah daerah kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022. Pemerintah kabupaten Mamasa menyampaikan terimah kasih kepada bapak kepala BPK Repoblik Indonesia provinsi Sulawesi Barat bersama jajarannya dan lembaga pemeriksaan tahun anggaran 2022 di lingkup pemerintahan kabupaten Mamasa dengan pemeriksaan ini, secara tidak langsung hal ini membantu pemerintahan kabupaten Mamasa mengurangi kelemahan yang di miliki dalam pengelolahan pengeluaran tahun 2022. Pemeriksaan LKPD ini juga sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah kabupaten Mamasa dalam pengelolaan keungan telah di laksanakan secara semaksimal mungkin mulai tahap perencaan sampai tahap pelaksanaan.

Sekertariat daerah Polewali Mandar, setiap aturan dalam negeri no 77 pengelola tehnis daerah dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa dalam pengelolah daerah di sampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk di lanjutkan pemeriksaan paling lambat 3 hari sebelum akhir tahun anggaran.

Wakil bupati Mamuju, kepada kepala badan pemeriksaan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan seluruh jajaran kabupaten Mamuju. Kalau BPK agak macet dan lambat susah urusan kita. Terimah kasih kepada BPK yang sampai saat ini memberi bimbingan dan arahan dalam pengelolaan pengeluaran daerah sehingga tetap mampu kami pertanggung jawabkan baik berdasarkan standar yang telah di tetapkan. Harapannya semoga dalam pemeriksaan BPK selalu bersedia memberikan bimbingan dan masukan sehingga LKPJ yang kami susun dapat menghasilkan laporan keungan yang angkuntabel berdasarkan kriteria yang di haruskan, sehingga pada akhirnya BPK dapat kembali memberikan pendapat atau informasi keungan yang kami sajikan.

Bupati Majene H. A. Achmad Syukri Tammalele SE.MM menyampaikan hal hal di sampaikan sepanjang tahun anggaran 2022, laporan yang di sampaikan ini merupakan laporan yang bersifat konsilidasi dan seluruh laporan keuangan di SKPD ruang lingkup kabupaten Majene. Pemerintahan kabupaten Majene dalam menyusun LKPJ tahun anggaran 2022 menyajikan sesuai data dan informasi pemeriksa, dengan mengedepankan aspek yang handal dalam penyajian laporan transaksi yang di catat adalah integritas secara memadai dengan mengacu kepada sesuai aturan yang belaku peraturan perundang undangan.

Sekertariat daerah provinsi Sulawesi barat, laporan tersebut merupakan suatu laporan yang struktur mengenai posisi keuangan dan juga transaksi transaksi yang dilakukan. Karena tim kami menemukan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan di antara lain, yang pertama laporan dana BOS di satuan pendidikan SMA & SMK yang terjadi kewenangan di pemerintahan Sulawesi Barat masih berkurang dari ke tahun. Jadi dana BOS ini kami satukan. Ke dua, permasalahan belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat berupa pembangunan atau rehab gedung sekolah SMA SMK Sulawesi Barar. Karena akhirnya pekerjaan tersebut di anggap anggaran dana bersumber dana DAK yang di laksanakan secara swadaya kelola di temukan sampai akhir dan sumber masih ada sekolah yang belum selesai. Ke dua hal ini menjadi tugas utama para kadis pendidikan bagaimana caranya agar kedepan pengelolaan dana tersebut cepat terselesaikan.

BPK Sulawesi Barat mengucapkan sesuai aturan peraturan perundang undangan di wajibkan seluruh kepala daerah wajib melaporkan keuangan dalam penyelaksaan.

Yang di hadiri, bapak bupati Majene, wakil bupati Mamuju, Sekda Polewali Mandar, Sekda Mamasa, para perwakilan BPK provinsi Sulawesi Barat, para inspektur kepala keuangan, para pejabat provinsi Sulawesi Barat kabupaten Mamuju,kabupaten Majene,kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamasa, para pejabat instural dan funsional lingkungan perwakilan provinsi Sulawesi Barat.

Laporan: Syamsuddin Kamal

Editor : Sri Indah Wahyuni