Polman- Kompak Nusantara.Com-
Sejumlah Kepala Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat terkesan merasa bingung terhadap teknis dalam membagi alokasi dana desa kedalam setiap program Pembangunan dan Kesejahteraan di Desa.
Pasalnya anggaran dana Desa yang tersedia tahun 2026 di Desa se Kabupaten Polewali Mandar diduga sisa sekitar Rp. 300 juta/tahun, dibanding tahun sebelumnya alokasi dana desa diduga mencapai sekitar Rp. 1 Milyard lebih.
Akibatnya para Kepala Desa idealnya perlu melakukan koordinasi dengan Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maklum masalahnya yang membayar gaji/honor guru Paud selama ini terkesan didesa, mengingat gaji/honor guru Paud selama ini melalui dana Desa.
Kepala Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, M. Alimuddin, S.IP. ketika ditemui di Kantor Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, mengakui dana desa 2026 sisa sekitar Rp. 300 juta, sehingga sadar mesti berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar terkait gaji/honor Tenaga Pendidik Paud di desanya maklum alokasi anggaran tersebut tahun sebelumnya lewat anggaran dana Desa, karena dana Desa sudah berkurang drastis maka mesti dibicarakan Desa, Dinas atau siapa yang menanggulanginya, ucapnya.
Selain itu juga perlu berkoordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut bisa disingkronisasikan agar kedepan mampu diminimalisir kendala yang timbul terhadap pemanfaatan dana tersebut. Ucap Alimuddin.
Dilain sisi program pekerjaan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Desa-desa dengan Kecamatan seperti di Wilayah Tutar dan Wilayah Desa Daala Timur,
Desa Sabura Kecamatan Bulo dengan Desa Tapua Kecamatan Tapango serta infrastruktur jalan desa lainnya didesa terpencil dan terbelakang berpotensi ditangani langsung Pemerintah Kabupaten
Sehingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu membina tim survey jalan yang akurat dan objektif agar kedepan tidak ada lagi infrastruktur jalan di Polman kondisinya lebih memprihatinkan jika ditangani langsung Pemerintah Kabupaten.(Amit)
0 Komentar