Jeneponto,Kompak Nusantara Com. Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat koordinasi terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Biaya Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Jumat, 14 November 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jeneponto, Maskur Sag, MH, CGCAE, dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait, termasuk bagian keuangan, inspektorat, serta pejabat struktural yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban BPO.
Turut hadir dalam rapat tersebut:
• Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Mustakbirin SH, MH
• Asisten III Administrasi Umum, Nuzuldin Ngallo ST, MT
Dalam arahannya, Plt Sekda Maskur Sag menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan BPK agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan BPK adalah bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berlangsung dengan baik. Dokumen dan laporan terkait BPO harus disiapkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu,” ujar Maskur Sag.
Setelah penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta rapat. Diskusi tersebut membahas secara mendalam kebutuhan data pemeriksaan, persoalan teknis yang dihadapi perangkat daerah, serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat kualitas pertanggungjawaban BPO.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas unit dalam mempercepat penyediaan data dan klarifikasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa BPK.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto berkomitmen memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan, termasuk dalam pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
pewarta : Iskandar lewa
0 Komentar