BANTAENG – Kompak Nusantara Com-
“DPRD Bantaeng pengecut!” Itulah teriakan massa Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Selasa (2/9/2025).
Awalnya, massa hanya berorasi di depan gedung dewan sambil membentangkan spanduk dan membawa mobil komando. Mereka menuding DPRD enggan menemui buruh, sehingga layak dicap pengecut.
Tak lama kemudian, perwakilan massa dipersilakan masuk ke ruang rapat DPRD Bantaeng untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Budi Santoso dan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa DPRD akan menindaklanjuti persoalan dengan memanggil seluruh pihak yang menandatangani surat perjanjian kesepakatan antara perusahaan dan buruh, yang sebelumnya juga disaksikan Bupati Bantaeng dan Kapolres Bantaeng.
Namun, sebelum pemanggilan dilakukan, Ketua DPRD menegaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan menggelar rapat internal bersama anggota dewan untuk menyamakan sikap, baru kemudian memanggil pihak-pihak terkait.
Isi perjanjian yang dipersoalkan buruh antara lain:
1. Pekerja yang dirumahkan akan dipertimbangkan untuk dipekerjakan kembali apabila kondisi perusahaan membaik.
2. Nama-nama pekerja anggota SBIPE harus diserahkan kepada perusahaan dalam jangka waktu 14 hari untuk pendataan.
3. Perjanjian dibuat atas dasar itikad baik dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.
4. Bupati Bantaeng dan Kapolres Bantaeng bertindak sebagai saksi untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan.
Usai rapat di DPRD, massa SBIPE tidak langsung membubarkan diri. Mereka kembali bergerak menuju Kantor Bupati Bantaeng untuk melanjutkan aksi dan menegaskan tuntutan agar kesepakatan yang pernah dibuat benar-benar direalisasikan.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai hak-hak buruh terpenuhi.(subaedah)
0 Komentar