BONE, KOMPAK NUSANTARA.COM - Masalah kemiskinan menjadi topik hangat perbincangan dalam acara dialog publik yang digelar Wartawan Independen Bone (WIB) di aula ' Sao Deceng ', Kantor DBMCKTR Bone, Senin (12/9/23).
Acara yang bertajuk ' Akhir Kisah Tafa'dal, Bahagia atau Derita ' ini mengupas kinerja Pemkab Bone selama 2 periode dibawah kendali pasangan Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle.
Dalam acara tersebut terungkap bahwa, kinerja pemerintahan Tafa'dal selama 2 periode (2013 - 2023) dalam pengentasan kemiskinan ternyata tidak menunjukkan prestasi yang menonjol.
" Angka kemiskinan stagnan dari posisi 10 persen selama 10 tahun terakhir, bahkan 1 digitpun tidak mampu diturunkan ",ungkap Budiman, salah satu narasumber dari media.
Lanjut Budiman, sangat berbeda pada pemerintahan sebelumnya dibawah kendali Andi Idris Galigo, dimana selama 2 periode pemerintahan, angka kemiskinan berhasil diturunkan 6 digit dari posisi 16 persen turun ke 10 persen.
" Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, masalahnya dimana ? Karena begitu banyak penghargaan yang ditorehkan Tafa'dal, tapi problem mendasar soal kemiskinan, faktanya, tidak diintervensi dengan baik, padahal ini amanat konstitusi ",ucapnya.
" Coba kita lihat, dari segi perencanaan, hampir setiap tahun Bone menjadi daerah dengan perencana terbaik di Sulsel, soal pengelolaan keuangan, 8 kali Bone predikat WTP, jadi masalahnya dimana ",ucapnya lagi.
Kepala Dinas Sosial Bone, Andi Mappangara justru menilai angka kemiskinan 10 persen tersebut tidak sesuai fakta sebenarnya, karena menurutnya tidak ada yang memenuhi standar indikator kemiskinan berdasarkan regulasi.
" Saya pernah tanya penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), saya tanya satu - satu, ternyata keadaan mereka sudah tidak sesuai dengan standar kemiskinan, jadi sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di Bone ",ungkapnya.
Sementara Kepala Bappeda Bone, Dr.Ade Fariq Ashar menilai jika masalah kemiskinan saat ini sudah menjadi komoditas politik, terlebih terkait dengan berbagai jenis bantuan yang dikucurkan pemerintah.
" Soal kemiskinan sangat berkaitan dengan politik, kalau ada orang miskin yang sering dapat bantuan lantas tidak dapat lagi, itu akan berdampak politik ",tuturnya.
Jurnalis : Suspi
Editor : Sri Indah Wahyuni
0 Komentar