BONE, KOMPAK NUSANTARA ONLINE -- Rapat Banggar DPRD. Bone APBD 2022 terkait Dana Pinjaman PEN penuh sorotan dari fraksi Golkar sehingga diskorsing sejenak untuk dilanjutkan kembali, Senin 27 Desember 2021.
Dalan prihal undangan rapat Penyempurnaan hasil evaluasi Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2022 mengalami masalah besar. Pasalnya dr.A.Ryad Padjalangi ketua komisi IV dari Fraksi Golkar tidak menginginkan dana pinjaman PEN dicairkan karena menilai prosesnya bermasalah,
Lanjut dikatakan A.Ryad, kalau ada masalah dikemudian hari siapa yang bertanggung jawab, hati-hatiki karena ini sudah dibidik oleh penegak hukum, kontraktor pemenang tender sudah diperiksa dan sekarang ini penegak hukum diam-diam tapi kelak pasti kita juga diperiksa.
A.Akbar mantan Ketua DPRD Bone mengatakan dalam rapat banggar DPRD, apabila ada OPD yang tidak mau bersinergi dan kesepakatan tidak dihargai serta kinerjanya kurang bagus maka pihak banggar merekomendasikan ke Bupati untuk Mencopot OPD tersebut.
Berbeda A.Idris Alang,SH,MH setuju anggaran pinjaman dana PEN karena dibutuhkan oleh masyarakat namun persoalannya ada pemenang tender proyek tapi tidak ada uang.
Kepala BKAD H.Najamuddin, S.Sos,M.Si didampingi Kabid Anggaran BKAD Bone Dr A.Ikbal Walinono, M.Si mengatakan Salah satu syarat untuk mendapatkan dana pinjaman PEN adalah harus melengkapi data yang sudah dikontraktualkan seberapa besar dana yang digunakan untuk anggaran APBD 2022.
Lanjut A.Ikbal, Pemda akan melakukan MoU pinjaman Dana PEN dalam waktu dekat dan akan dicairkan tahun 2022 oleh PT.SMI, Jakarta.
Masih kata A.Ikbal berharap kepada pihak Banggar DPRD Bone setuju pinjaman dana PEN tersebut karena salah satu syaratnya adalah persetujuan pihak Banggar DPRD Bone dan rekomendasi Badan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan baru melakukan MoU dengan PT.SMI .( Suspi/red)
Editor : Sri Indah Wahyuni
0 Komentar