Breaking News

KPU Enrekang meraih rengking ke-4 selesai pemutahiran data pemilih dari 24 kabupaten, kota se- Sul-Sel.



ENREKANG, KOMPAK NUSANTARA.COM -- Dalam wawancara wartawan kompak Nusantara dengan KPU mengenai, berbagai kesiapan Pilkada serentak, ketua KPU Enrekang Munir Anas mengatakan, tugas kami KPU sebagai pelayan, yang dibagi 2  yakni melayani peserta calon bupati atau kandidat, dan melayani pemilih itu sendiri.

Dikatakan, dalam upaya memberikan pelayanan yang baik, KPU terus melakukan kordinasi dengan semua devisi yang terdiri 5 devisi, yang ada di KPU.

Adapun 5 devisi yang ada di KPU yakni: 
1. Devisi keuangan, umum dan logistik
     yang dibidangi sendiri oleh ketua.
2.  Devisi hukum dan pengawasan.
3.  Devisi tehnis dan penyelenggaraan.
4.  Devisi perencanaan, data dan 
      Imformasi, dan 
5.   Devisi sosialisasi dan SDM.

Ditanyakan, apakah ada upaya untuk meningkatkan kwalitas, dan peningkatan partisipasi pemilih, ketua KPU Munir mengatakan, tentunya kami sangat menginginkan peningkatan kwalitas dan peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2024 ini.

Ketua KPU Enrekang Munir Anas mengatakan, berkat kordinasi upaya yang kita lakukan selama ini, akhirnya KPU Enrekang berhasil meraih peringkat ke-4 dalam penyelesaian pemutahiran data se-Sul-Sel, setelah peringkat pertama diraih kabupaten Sidrap, ke-2 kota Makassar, ke-3 kabupaten Pinrang.

Dikatakan, keberhasilan ini berkat baiknya kordinasi semua Devisi terutama devisi perencanaan, data dan imformasi.
Lanjut Munir Anas mengatakan, dalam upaya meningkatkan partisi pemilih dalam pilkada ini, KPU akan lebih memberikan perhatiannya kepada pemili pomula/generasi muda yang mencapai 52 persen.

Menjawab pertanyaan jurnalis kompak Nusantara mengenai, anggaran pilkada khususnya di Enrekang, ketua KPU Munir mengatakan, ada 2 sumber dana yang digunakan KPU Enrekang yakni dana hibah dari APBD kabupaten sebesar 20,1 milyar yang diterima 2 tahap, tahap pertama 40 persen dan tahap 2, 60 persen dan dana sering sekitar 6 milyar dari provinsi Sul-Sel.

Untuk dana biaya operasional PPK maksimalnya 5 juta/ bulan dan BOP PPS maksimalnya 2 juta/bulan.

Berapa jumlah nominalnya setiap kabupaten tergantung besar anggaran yang sudah direncanakan oleh satker.
Dalam menyukseskan pilkada di daerah Enrekang, kata Munir Anas, kami membangun kordinasi dengan Panwas, lembaga terkait dan menjalin kolaborasi dengan media/Insan pers, mengingat peranan pers sangat penting menyebarluaskan tahapan-tahapan pilkada, memberi edukasi kepada pemilih pemula./Hafid

0 Komentar

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - KOMPAK NUSANTARA